JABAR EKSPRES – Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Bogor, Dedie A. Rachim terus mendorong percepatan penanganan dan pencegahan stunting melaui sejumlah terobosan baru.
Menurut Wakil Wali Kota Bogor itu, perlu adanya pengembangan inovasi. Hal itu Dedie katakan dalam Diseminasi Audit Kasus Stunting 1 (AKS 1) Tingkat Kota Bogor Tahun 2023 di Hotel Permata, Kota Bogor, belum lama ini.
Dedie menekankan inovasi dan kreativitas perlu digali untuk membangun kesadaran publik bahwa stunting bukan hanya urusan pemerintah.
BACA JUGA: Jadi Kandidat Cawapres 2024, Erick Thohir Tegaskan Koalisi Harus Miliki Chemistry: Penting Sekali!
“Tapi juga urusan dan kepedulian antar warga. Kemudian mungkin juga kepedulian dari dunia usaha dengan pemberian CSR, atau yang lainnya. Untuk bersama – sama membangun generasi yang berkualitas, baik secara fisik dan mental,” ungkapnya dikutip Selasa, 25 Juli 2023.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Anas Rasmana menambahkan, selain mencari inovasi atas penanganan stunting, tujuan pelaksanaan Audit Kasus Stunting adalah untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran tingkat Kota Bogor.
Ia menjelaskan, ada delapan fokus stunting berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan Lokasi Fokus Kelurahan Program Penurunan dan Pencegahan Stunting Kota Bogor Tahun 2023.
Di antaranya Kelurahan Rangga Mekar, Cilendek Timur, Cikaret, Curug, Tanah Baru, Bubulak, Tegallega, dan Kencana,” bebernya.
BACA JUGA: Bantah Isu Tak Tangani Kasus TPPO, Kapolres Bogor: Korban Menolak Diperiksa
Terkait sasaran AKS di tahun 2023 ini, sambung Anas, pihaknya menyasar 53 target. Yakni 4 calon pengantin, 17 ibu hamil, 12 ibu nifas, dan 20 bayi dibawah dua tahun.
“Sudah banyak pula asosiasi maupun komunitas yang ikut membantu penanganan stunting,” tuturnya
“Ke depan akan kita kumpulkan mereka dan kita berikan inovasi kepada mereka. Kita tidak menerima berupa uang, namun natura berupa telur. Jadi sampai Desember Insya Allah kita aman,” imbuh Anas.
Ia menambahkan, dari hasil audit tahun ini, ada beberapa poin yang menjadi catatan. Seperti ibu hamil yang tidak mendapat pendampingan gizi, tidak mendapatkan bantuan tunai dan bantuan sosial pangan.
